Kebijakan Luar Negeri Korea Utara pada
Masa Kepemimpinan Kim Jong Un
I.
Pendahuluan
Korea Utara selama
beberapa dekade telah berjalan di bawah kepemimpinan diktator yaitu Kim Il-sung
dan Kim Jong-il yang menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya untuk melakukan
kepemimpinan seolah mereka adalah raja. Setelah kematian Kim Jong-il pada 17
Desember 2011, putra ketiganya, Kim Jong-un, secara resmi menggantikan ayahnya.
Kim Jong-un sebelumnya telah dinyatakan sebagai penerus pada tahun 2009 (Kim,
2012, p. 119)
dan diangkat sebagai wakil ketua Komite Militer Pusat, yang menempatkannya pada
proses untuk suksesi kepemimpinan Korea Utara secara aktual. Hal ini juga
disertai dengan adanya kampanye publisitas untuk menaikkan citra Kim Jong-un di mata orang Korea Utara.
Berbeda dengan
para pendahulunya, Kim Jong-un mendapatkan pendidikan
di luar negeri, tepatnya di Swiss. Selain itu, Kim Jong-un juga fasih dalam beberapa bahasa Eropa, hal ini yang
kemudian menyebabkan beberapa ahli berpendapat bahwa ia mungkin akan membawa
kepemimpinan Korea Utara ke arah reformasi dan membuka diri ke dunia (Park,
2013).
Dua kepemimpinan sebelumnya yang sangat diktator tidak peduli terhadap
peningkatan perdagangan eksternal Korea Utara maupun peningkatan daya saing
internasional. Namun, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Kim Jong-un tersebut diharapkan memberikan perbedaan cara pandang dengan
dua pemimpin sebelumnya.Dengan perbedaan cara pandang tersebut, kemudian
kebijakan luar negeri Korea Utara diperkirakan akan mengalami perubahan.
Selain itu,
setelah ditunjuknya Kim Jong-un sebagai penerus pada
tahun 2009, ia dilimpahi beberapa tanggung jawab kepemimpinan seperti Sekretaris
Pertama Partai Buruh Korea, Ketua Komisi Militer Pusat, Ketua Pertama Komisi
Pertahanan Nasional DPRK dan Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan juga
pernah menjadi anggota presidium anggota Politbiro Sentral Partai Buruh Korea (Park,
2013).
Meskipun begitu, ia dianggap masih baru dalam melakukan kepemimpinan dan memiliki
pengalaman yang rendah dalam ranah politik saat menjabat pada tahun 2011 yang
menyebabkan beberapa ahli berspekulasi bahwa kepemimpinannya akan benar-benar
mengikuti gaya kepemimpinansebelumnya. Namun, hal yang terjadi nyatanya
berlawanan karena tidak lama setelah ia memegang tampuk kekuasaan ia tampaknya
membuat gerakan yang berbeda dari ayahnya (Park
S.-Y. , 2015).
Pergeseran ini tentu menarik untuk ditinjau karena hal ini akan mempengaruhi
kebijakan luar negeri Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-un. Oleh karena itu, tulisan ini akan meninjau mengenai kebijakan
luar negeri Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong-un.
II.
Pembahasan
Setelah
pengangkatannya sebagai pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un disebut-sebut sebagai
pewaris sah dinasti Kim dengan kualitas kepemimpinan yang luar biasa (Joo,
2012).Pada
masa pemerintahannya, arah kebijakan yang ditentukan oleh Kim Jong-un memiliki
beberapa karakteristik diantaranya adalah (1) penekanan pada pengembangan rudal nuklir,
bersama dengan menjamin rezim herediter sebagai prioritas tertinggi; (2)
penekanan pada pembangunan ekonomi untuk memastikan stabilitas rezim dan
meningkatkan loyalitas rakyat; (3) penekanan untuk menjadi “negara normal”
untuk menjamin sistem dan melakukan kegiatan nasional yang normal; dan (4)
penekanan pada mobilisasi kaum muda dan saina/teknologi untuk merevitalisasi
iklim sosial dan industri terbelakang (Lee Dong-chan dalam Atsuhito, 2020).
Pada masa awal
kenaikannya menjadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un kembali membuat kebijakan
yang dianggap high profile. Hal ini
tampak dari keputusan untuk tetap mengembangkan senjata nuklirnya meskipun
telah mendapatkan sanksi dari PBB (Robertson, 2003), yang kemudian
berakibat pada eskalasi konflik di semenanjung Korea pada bulan Maret 2013.
Pada masa kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara mengubah kebijakan luar
negerinya dan kembali memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Korea Selatan.
Ini hanya versi sampelnya saja ya...
Untuk file lengkap atau mau dibuatkan custom, silahkan PM kami ke
WA :
0882-9980-0026
(Diana)
