MAKALAH - TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN THE BODY SHOP

IDENTIFIKASI

Setiap perusahaan pada dasarnya mencari keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa peduli dengan kesejahteraan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam.  Tidak seharusnya perusahaan bertindak seperti itu, tetapi juga harus memiliki etika dalam bertindak menggunakan sumberdaya manusia dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial adalah The Body Shop yang merupakan perusahaan franchise kosmetika kedua terbesar di dunia. Perusahaan ini, yang berpusat di Littlehampton, Sussex Barat, Inggris, didirikan oleh Dame Anita Roddick pada tahun 1976 dan terkenal oleh produk-produknya yang menggunakan zat herbal mulai dari Body Butter, Peppermint Foot Lotion, dan Hemp. Perusahan ini juga menekankan dukungannya terhadap berbagai macam isu yang beredar di seluruh dunia dan berfokus kepada kepentingan publik, kekerasan dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya, sehingga perusahan ini sukses merebut perhatian dari para pelangganannya. 

The Body Shop berusaha menunjukkan pada target pasarnya bahwa semua produk-produknya dibuat dengan kecintaan mereka terhadap dunia, menghargai kehidupan ini, spirit individu, dan komitmen untuk melakukan perdagangan yang adil (fair trade). The Body Shop menggunakan produk-produknya untuk menyebarkan ide-ide Fair Trade serta nilai-nilai globalisasi yang berbasis kemanusiaan. Fair trade memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan lebih baik, dan menjamin hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan terutama di selatan. Anita Roddick juga memasukkan nilai-nilai akan kecantikan yang natural, lingkungan, serta menghargai integritas masyarakat sosial dengan memberi keadilan bagi para sumber daya manusianya pada bisnisnya tersebut.   Oleh karena itu, tiap produknya digarap dengan bahan berkualitas tinggi secara etis dan bertanggung jawab yang menghasilkan produk – produk inovatif.

ANALISIS

Berbagai definisi mengenai CSR telah banyak dijelaskan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibiliy (CSR) merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. 

Berkaitan dengan CSR, saat ini, The Body Shop merupakan bisnis multi lokal dengan lebih dari 2,200 toko di 55 pasaran yang berbeda dan mengalami perkembangan pesat berkisar 50 persen per tahunnya. Perusahaan tersebut telah meraih penghargaan terhadap aksi melawan uji coba terhadap hewan di Inggris. Terdapat satu hal yang membedakan The Body Shop dengan perusahaan lain yaitu komitmennya untuk menjalankan nilai-nilai dan kepercayaan bahwa bisnis adalah bagian dari masyarakat, bukan suatu entitas yang terpisah, serta rasa tanggungjawab untuk membalas budi. Selain itu, terdapat pula lima prinsip dasar kerja The Body Shop yaitu tidak menggunakan binatang pada uji coba produk, tidak mengeksploitasi pekerja, mendorong setiap perempuan menerima dan menggali potensi diri, mendukung pejuang hak-hak asasi manusia dan menjalankan prinsip-prinsip dasar ramah lingkungan.

Kepedulian dan kepekaan The Body Shop terhadap lingkungan dan isu sosial di masyarakat, ditunjukkan dalam lima slogan besarnya nilai (values) yaitu: Protect our Planet, Against Animal Testing, Support Community Trade, Activate Self Esteem, dan Defend Human Rights. The Body Shop juga menggalakkan kampanye-kampanye bersifat sosial ke wilayah pemasarannya seperti ‘Stop Violence in the Home’, ‘Stop HIV : Spray to change attitudes’, dan ‘Traficking is Torture’. Di samping itu, The Body Shop mendirikan The Body Shop Foundation sebagai program charity (amal) mereka dengan fokus pada hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hewan dan lingkungan.

Pada tahun 1996 The Body Shop meluncurkan The Body Shop at Home berupa website aktif yang menjadi medium komunikasi dengan para konsumen, sehingga pelanggan dapat memesan seorang konsultan tanpa biaya untuk mengunjungi rumah mereka guna mendemonstrasikan berbagai produk The Body Shop.  The Body Shop juga melaksanakan program sales promotion “buy one get one”, dan inovasi sales promotion lainnya pada waktu-waktu tertentu di outletnya seluruh dunia. Sementara kegiatan-kegiatan kepedulian dan social campaign di atas merupakan perpanjangan tangan dari kentalnya program public relation mereka.

The Body Shop menyetujui pengambilalihan senilai £652.3 juta oleh L'Oréal pada Maret 2006.  Dimensi aktivisme sosial perusahaan mulai muncul pada tahun 1986 ketika The Body Shop mengajukan aliansi dengan Greenpeace di Britania Raya untuk menyelamatkan hiu. Roddick meluncurkan beberapa promosi lain yang dikaitkan dengan isu social yang mendapat perhatian publik. The Body Shop secara reguler menampilkan poster di jendela toko dan menjadi sponsor acara-acara penggalangan dana dan komunitas lokal. Roddick mengkritik insensitivitas lingkungan dalam industri dan pandangan keliru tentang arti kecantikan.

Pada pertengahan tahun 1990-an, The Body Shop menjadi pionir dalam penciptakan audit sosial yang digunakan untuk menjaga nilai-nilai perusahaan seperti Community Trade. Community Trade merupakan sebuah konsep yang mendorong mereka untuk membangun komunitas lokal di sekitar wilayah operasi rantai pasokan The Body Shop. Community Trade pertama dimulai pada tahun 1987 dengan membangun sebuah komunitas kecil di India Selatan, yang terus menjadi pemasok kunci hingga hari ini. The Body Shop terus membangun kemitraan dengan komunitas-komunitas di lebih dari 20 negara yang seringkali dianggap kecil atau diremehkan baik oleh masyarakat lokal sendiri maupun oleh perusahaan lain. 

Dari perjalanan The Body Shop tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut tidak tanggung-tanggung mendedikasikan program kerja perusahaannya untuk kemanusiaan.  Tidak sekedar untuk mendapatkan keuntungan dan keuangan, tetapi juga menerapkan tanggung jawab sosial perusahaannya kepada lingkungan dan masyarakat. 

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate social responsibility merupakan etika bisnis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan agar dapat bertahan di masa yang akan datang. Perusahaan tidak harus selalu mementingkan keuntungan dan keuangan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh The Body Shop dengan berpegang pada lima prinsip dasar kerja The Body Shop yaitu tidak menggunakan binatang pada uji coba produk, tidak mengeksploitasi pekerja, mendorong setiap perempuan menerima dan menggali potensi diri, mendukung pejuang hak-hak asasi manusia dan menjalankan prinsip-prinsip dasar ramah lingkungan dan lima slogan besarnya: Protect our Planet, Against Animal Testing, Support Community Trade, Activate Self Esteem, dan Defend Human Rights.  Dengan begitu, The Body Shop mendapatkan citra perusahaan yang baik karena berfokus kepada kepentingan publik, kekerasan dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya, sehingga perusahan ini sukses merebut perhatian dari para pelangganannya.

Makalah ini cuma versi preview aja

Untuk versi lengkap atau judul lain

Bisa request / Order langsung

Diana - o85868o39oo9

Ditunggu Ordernya Yaa?

Thanks

 

MAKALAH - KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti pertambahan lapangan pekerjaan selalu menjadi pemicu menjamurnya pengangguran.

Sedangkan asas ketenagakerjaan yang digunakan menurut Abdussalam adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sedangkan asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan naional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Asas tersebut dapat dikatakan pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari daerah hingga pusat dengan tujuan untuk pencapaian pembangunan nasional yang adil dan merata.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh, oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 pasal 3 tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut memuat adanya pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dapat terwujud dengan melibatkan peranan pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.  

RUMUSAN MASALAH

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, makalah ini mencoba memamhami bagaimana sistem dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia?

PEMBAHASAN

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan kompisisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Investor yang datang ke sektor ini adalah investor yang berbisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber yang melimpah. Industri ini tidak mengenal relokasi. Karena tidak semua tempat tersedia sumber daya alam yang melimpah. Mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur hanya membuat buruh Indonesia merasa seperti duduk diatas ancaman bom waktu.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah merupakan salah satu masalah dalam ketenagakerjaan kita. Melalui undang-undang ketenagakerjaan seharusnya para pekerja akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Selain itu pekerja dapat juga mendirikan Serikat Buruh. Sekalipun undang-undang ketenagakerjaan bagus, tetapi buruh tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah bukan melalui LSM ataupun partai politik bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka. Pemerintah harus merubah sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga buruh korban PHK dan buruh pensiunan akan mendapat tunjangan layak dari Jamsostek. Pemerintah dilarang mengambil keuntungan apapun dari Jamsostek, bahkan sebaliknya. Pemerintah yang bertanggung jawab, harus memberikan kontribusi setiap tahun, sehingga buruh bisa hidup layak. Dengan sistem Jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik akan mengurangi kriminalitas sosial.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1)      Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

2)      Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

3)      Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

4)      Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Menurut Agus Dwiyanto manajemen dalam keorganisasian pemerintah ini berarti adanya suatu pengendalian manusia itu sendiri dengan mengadakan fungsi manajemen itu sendiri yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian dan pelaporan.

Masalah ketenagakerjaan Indonesia saat ini berangkat dari 4 soal besar, yaitu:

1)      Tingginya jumlah pengangguran masal

2)      Rendahnya tingkat pendidikan buruh

3)      Minimnya perlindungan hukum

4)      Upah kurang layak

STUDI KASUS

Seorang HR di sebuah perusahaan garment bercerita bahwa ia merekrut beberapa orang karyawan harian lepas untuk menyelesaikan order dari luar, sistem pembayaran harian tetapi dibayar seminggu sekali, suatu saat ordernya berhenti entah apa sebabnya, akhirnya semua pekerja harian lepas tersebut diberhentikan, namun tidak disangka orang-orang tersebut menolak dan minta uang jasa. Kebetulan salah seorang yang memiliki sifat agak memberontak dan sedikit mengerti hukum ketenagakerjaan -karena pernah ikut serikat pekerja- melakukan protes dan berasumsi bahwa dimata hukum mereka sama dengan permanen dan dia melaporkan hal ini ke Departemen Tenaga Kerja (depnaker) setempat, akhirnya dilakukan mediasi, dalam mediasi tersebut dipertanyakan mana perjanjian kerja harian lepasnya? Mana bukti bahwa dia dibayar secara harian?

Ujung-ujungnya ketika diberikan bukti pembayaran ditanya lagi mana pembayaran jamsosteknya? Bukti potongan dan setoran pajaknya mana? Beberapa terdapat exceeding working hours diatas 3 jam melanggar dan tidak dibayar, dst. Akhirnya Depnaker memberikan anjuran kepada pekerja untuk menerima tapi juga menganjurkan kepada pengusaha untuk memberi sedikit “uang jasa” karena alasannya karyawan tertipu dijanjikan sebagai kayawan normal nyatanya hanya pekerja harian lepas (itupun tidak ada bukti tertulis), selain itu juga ada kabar burung bahwa merekapun meminta uang ala kadarnya.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa tanpa perjanjian kerja sangat riskan sekali karena hubungan antara pekerja dan pengusah menjadi terbuka, kedua belah pihak bisa saling memanfaatkan. Dalam regulasi tenaga kerja kita memiliki beberapa hak harian lepas yang harus dipenuhi semacam THR/jamsostek/kesehatan yang jarang dipenuhi pengusaha, selain itu kadang juga pengusaha membiarkan harian lepas bekerja lebih dari 3 bulan dan tanpa benefit apapun. Hal ini akan sangat melemhakan posisi pengusaha dalam kasus menajdi memkan waktu dan tenaga yagn seharusnya berjalan sesuai rencana.

PENUTUP

Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen perdagangan anak dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas.

Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

-. 2012. Proyeksi Laju Partisipasi Angkatan Kerja di Propinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012. Sumatera Utara

Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SIK, S.H., M. H. 2008. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan). Jakarta: Restu Agung

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press

Panjaitan, Krismena Natalina. 2010. Pembinaan Karier Ketenagakerjaan dalam Perbankan (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro

Makalah ini cuma sampel aja

Untuk versi lengkap atau 

Makalah judul lain

Silakan Request aja

Diana - o85868o39oo9

Ditunggu ordernya yaa?

Thanks