HUKUM EKONOMI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



HUKUM EKONOMI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pendahuluan
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan  sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas,  jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi.
Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.
Mandelson (1970) dalam jurnalnya Law and the Development of Nations membandingkan antara pertimbangan peran hukum—terutama hukum peradilan—dalam perkembangan tiga bangsa modern, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Berpijak dari penelitian tersebut, maka makalah ini berusaha untuk mengulas hukum ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

Ini hanya versi sampel aja yaa...
Untuk dibuatkan lengkapnya/ customized
Silahkan contact WA/SMS o85868o39oo9 (Diana)
Ditunggu ordernya yaa, thanks…

Kasus-kasus Pidana dalam Tinjauan HAM (Perspektif HAM) (Studi Kasus Genosida dan Hukum Pidana di Indonesia)



Kasus-kasus Pidana dalam Tinjauan HAM (Perspektif HAM)
(Studi Kasus Genosida dan Hukum Pidana di Indonesia)

A.   Pendahuluan
Indonesia yang merupakan Negara hukum, telah memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya yang telah diatur dan dibahas dalam Konstitusi 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sedangkan dalam pasal lainnya juga dijelaskan yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Dalam pelaksanaannya, hukum masih mengambang dan mengalami perdebatan dalam pelaksanaannya. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.
Terdapat delapan belas perkara yang sudah dihadapkan ke pengadilan hak asasi manusia, yang terdiri dari dua belas perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur, empat perkara di Tanjung Priok dan dua Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura Papua[1]. Pelanggaran hak asasi manusia dalam pandangan para pakar dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, dan komisi kebenaran, untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dnegan pengadilan dimaksudkan untuk menjunjung rule of law dan keadilan[2].
Undang Nomor 26 Tahun 2000 mempunyai mandate untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, tetapi pada tatanan das sein tidak ada satupun pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang dijatuhkan sanksi oleh Pengadilan HAM, yang secara hukum berarti tidak pernah terjadi Pelanggaran HAM, sedangkan pada tatanan das sollen diatur apa saja yang merupakan Pelanggaran HAM berat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus hak asasi manusia. 

Ini hanya versi sampel aja yaa...
Untuk dibuatkan lengkapnya/ customized
Silahkan contact WA/SMS o85868o39oo9 (Diana)
Ditunggu ordernya yaa, thanks…
 


[1] Farijmei A.Gofar, Asinergisitas Pemeriksaan pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia  yang Berat, ,Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia , Elsam, Volume IV No I Tahun 2006. hlm 105
[2] Priyambudi  Sulistiyanto, Keadilan Transisional di Indoneisa Pasca Soeharto: Kasus Pembantaian Tanjung Priok,, Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia , Elsam, Volume IV No I Tahun 2006. hlm 20