RESOLUTION - ARAB LEAGUE - Egypt Delegation - Yemen Stability

RESOLUTION

DRAFT RESOLUTION 1.1

Delegation       : Egypt

Committee      : Arab League

Topic               : A Yemen Stability

The General Assembly,

Recalling its Yemen Resolution 2014, UN Security Council Resolution 2051,

Further recalling Article 1 of Treaty of Joint Defense and Economic Cooperation Between the States of the Arab League, June 17, 1950, stated that

The Contracting States, in an effort to maintain and stabilize peace and security, hereby confirm their desire to settle their international disputes by peaceful means, whether such disputes concern relations among themselves or with other Powers,

Recognizing that the problem of Yemen stability as threats of international security, especially for Arab League countries,

Realizing the need for all nations and its citizens to get save and security,

1.   Recommends that a international organization and members of Arab League give humanitarian aid for Yemen, proposed as follow;

a.       The type of aid that Yemen receives needs to be diversified and aimed at destroying the roots of hatred and radicalization. This can only be done by having people live comfortably--giving them security, income, peace, and tranquility.

b.      The country needs to also be well educated in order to be able to diversify the economy, and thus, it is  imperative that schools be developed and that conservative militant groups do not discourage girls and women from attending school or work.

c.       As for security, countries with superior military capabilities should cooperate more with Yemen in obtaining intelligence. A police force that behaves and acts responsibly when dealing with the people is of great importance in order to ensure respect for human rights and to decrease distrust of the government.

2.   Yemen carries out inclusive National Dialogue Conference, which would give input to the process of institution making and open the path for election the following year.

3.   Yemen is trying to abolish the sharp differences within their social structure, through these following steps:

a.         Uniting movement with their archenemy is Saleh regime and his anasir that still stay in today and

b.        Developing democracy institution which ascertain check and balance system. Process and rapidness of the change will depend on the opposition power in north and south which integrate to make an alliance and the ability of this  movement to retain their interest and support from Yemen’s people entirely.

c.         Integrating agendas.

Position Paper & Resolution seperti ini?

Kami bisa bantu :)

Silahkan chatt/ call ke o85868o39oo9 (Diana)

Happy Order...

POSITION PAPER - Yaman Stability - Arab League

POSITION PAPER

Delegation       : Egypt

Committee      : Arab League

Topic               : A Yaman Stability (A)

            Egypt considers that Yeman stability is  a threat towards the conducive situation in the world, especially for Arab League a countries which are located around Yeman. Egypt doubts the possibility of revolution in Yemen can be succeed because it is hard to find the indication that proceed to the united national mass movement. Yaman suffered from social fragmentation (either ethnic or denominational). The integration of revolution purpose is hardly establish: the a main challenge that dangerously cause schism in Yeman is the rebellion of South Yeman which wants a separation and Syiah sect from Houtihis on north likewise. Besides, the majority of Yeman people still live in countryside and become the very most contribution of the literacy number and poverty rate. Miserably, the amount of poverty and foolishness, and there is a partition among ethnics in Yeman, so that causing a disunity. By considering this condition, it can be said that democracy and stability in Yeman is difficult to be established, or even the opposite possibility may be greater. 

            Egypt states the solidarity towards the conflict that happens in Yemen, and Egypt gives its support towards the effort to fix the Yemen’s stability. Egypt is ready to establish collaboration with the whole fortress in Yemen and to play a role in order to support national stability of this country. Protests, collisions, and slaughtering in Yemen claim to carried out investigation toward  the whole crimes in  this country, including al-qaeda terrorist network, that become international threats.

Tugas Kebijakan Perluasan Areal Perkotaan

Dapat tugas seperti ini?

1.    Jelaskan keterkaitan antara perencanaan, tata ruang dan kebijakan publik? Penjelasan saudara harap dilengkapi dengan referensi yang relevan dan sebutkan referensi yang anda gunakan sebagai dasar penjelasan jawaban diskusi ini.

Jawab:

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan (Nawawi, H. 2003:29).[1] Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[2] Sedangkan  kebijakan publik menurut Nugroho (2008), adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.[3] Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan atau yang diinginkan.

2.    Silakan saudara mengindetifikasi isu strategis dalam penataan ruang di wilayah anda, kemudian jelaskan rumusan permasalahannya disertai dengan data pendukungnya?

Jawab:

Salah satu contoh Isu strategis dalam penataan ruang yang pernah terjadai adalah Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Hal ini  seperti yang terjadi pada penyimpangan dalam alokasi kawasan lindung di kota Padeglang Propinsi Banten.

3.    Jelaskan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dan berikan contoh kasus yang terjadi di daerah saudara?

Jawab:

Peningkatan aktivitas pembangunan, berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, bahkan ada sejumlah ruang tidak bisa dimanfaatkan secara bebas. Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan bagi penggunaan lahan, karena lahan sifatnya terbatas.

4.    Berikan contoh kasus dan kebijakan yang kongkrit dalam pengendalian tata ruang.

Jawab:

Contoh kasusnya yaitu seperti yang terjadi pada penyimpangan dalam alokasi kawasan lindung di kota Padeglang Propinsi Banten, berdasarkan hasil Evaluasi Kawasan Lindung Dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dilakukan oleh Rika Setiabudi Santoso (2010), dengan  adanya penyimpangan-penyimpangan alokasi kawasan hutang lindung tersebut maka pemerintah telah memberikan beberapa kebjakan terkait hal ini, yaitu Kebijakan manajemen kawasan lindung diatur oleh pemerintah pusat dan daerah.

5.    Jelaskan apakah yang dimaksud dengan “zoning regulation” dan “Land Re Adjustment”. Apakah “zoning regulation” dan “Land Re Adjustment” merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian tata ruang atau pemanfaatan tata ruang. Penjelasan saudara harap dilengkapi dengan referensi yang relevan dan sebutkan referensi yang anda gunakan sebagai dasar penjelasan.

Jawab:                                               

Zoning regulation atau yang disebut juga peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.[4]

Sedangkan Land readjustment (penyesuaian lahan), menurut David Monroe Shoup (1983) merupakan sebuah proses untuk menukar lahan mentah untuk lahan yang berguna.[5]

6.    Terjadi konflik kepentingan antar sektor menjadi salah satu indikasi belum singkronnya perencanaan keruangan dengan perencanaan sektoral. Berikan contoh kasusnya dan jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi dan bagaimana formulasi kebijakan sebaiknya dapat dirumuskan?

Contoh kasus terjadinya konflik kepentingan antar sector yang menjadi salah satu indikasi belum sinkronnya perencanaan keruangan dengan perencanaan sektoral, seperti yang terjadi pada sektor perikanan dan kelautan dalam pembangunan wilayah memegang peranan penting, di kabupaten Pandeglang,  mengingat kabupaten ini mempunyai wilayah laut yang sangat besar.

Kami bisa bantu :)

Silahkan chatt/ call ke o85868039oo9 (Diana)

Happy Order…

---

[1] Hadari Nawawi, (2003) Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Komptitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

[2] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

[3] Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo.

[4] Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm .194.

[5] Tashin Yomralioglu. 1993. A Nominal Asset Value-Based Approach For Land Readjustment And Its Implementation Using Geographical Information System. Thesis. Department Of Surveying University Of Newcastle Upon Tyne. Hlm 13

Pertanggungjawaban Bank Syariah terhadap Nasabah dalam Kegiatan Bancassurance

Pertanggungjawaban Bank Syariah terhadap Nasabah dalam Kegiatan Bancassurance

  

A.    Pendahuluan 

Di tengah persaingan dinamis industri perbankan, bank syariah hadir sebagai bisnis yang menawarkan peluang investasi, keuangan dan perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan Syariah mempunyai karakteristik maupun ciri yang membedakannya dari bank konvensional. Karakter utama perbankan syariah yaitu kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Bancassurance dalam bentuknya yang paling sederhana adalah distribusi produk asuransi melalui jalur distribusi yang didirikan oleh bank. Hasilnya adalah perusahaan perbankan yang bisa menawarkan produk perbankan, asuransi, pinjaman dan investasi kepada nasabahnya. Van den Berghe dan Verweire (2001) mengeksplorasi berbagai aspek fenomena tersebut dan membedakan aspek keuangan dan kelembagaan konvergensi.[1][1] 

      Keterlibatan bank, lembaga tabungan dan building societies dalam pembuatan, pemasaran atau distribusi produk asuransi'. Secara umum, bank dan perusahaan asuransi tetap menjadi organisasi keuangan dengan profil risiko yang berbeda dan kebutuhan modal yang berbeda. Bancassurance mungkin berpotensi menguntungkan, karena memungkinkan bank umum untuk melakukan diversifikasi ke dalam aktivitas asuransi dan dengan demikian mengurangi risiko kegagalan. Di sisi lain, aktivitas asuransi mungkin lebih berisiko daripada aktivitas perbankan jika dilihat secara berdiri sendiri. Penanggung adalah anggapan risiko yang lebih besar daripada bank dan harus lebih banyak dikapitalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, malapetaka dan bencana buatan manusia telah menyebabkan masalah serius di industri ini di seluruh dunia. Jika demikian, maka fenomena bancassurance dapat meningkatkan probabilitas kehancuran di sektor perbankan.

[2][1] Van den Berghe, L. and K. Verweire, 2001. Convergence in the financial servicesindustry. The Geneva Papers on Risk and Insurance 26: 173-183.

---

Artikel ini hanya versi sampel saja, 

Untuk versi lengkapnya atau dibuatkan custom,

silahkan chatt / call kami di o85868o39oo9 (Diana)

Ditunggu ordernyaa.... :)