MAKALAH - PERANAN PT SEMEN GRESIK, Tbk DALAM MENUNJANG EKONOMI WILAYAH JAWA TIMUR PADA SEKTOR INDUSTRI

Latar belakang

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Ekspansi industri sejumlah perusahaan efektif menggerakkan perekonomian di daerah. Dengan meningkatnya perekonomian diharapkan bisa menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dibayarkan perusahaan ke daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah, Pajak Galian C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain kontribusi pajak, ekspansi pabrik baru perusahaan juga menimbulkan efek domino yang positif seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan jasa kuliner dan perhotelan, hingga bermunculan bisnis sektor properti lokal. Keterlibatan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek-proyek juga ikut menggerakkan perekonomian.

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang ada di timur pulau Jawa, dimana di Jawa Timur ini memiliki potensi ekonomi wilayah dan telah tumbuh menjadi salah satu kantong ekonomi penting yang ada di nusantara, mengingat beraneka ragam sektor yang dapat digerakkan di Jawa Timur, mulai dari penambangan, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan lain sebagainya. Salah satu industri yang menyokong ekonomi wilayah Jawa Timur adalah industri semen, dimana industri semen ini menyerap banyak tenaga kerja dalam produksi hingga distribusinya, serta mendatangkan devisa bagi negara melalui aktivitas ekspor yang digerakkan oleh industri semen ini.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. PT Semen Gresik Tbk berkomitmen untuk terus mendorong ekonomi lokal.[1] Bisnis Semen Gresik di berbagai wilayah diharapkan bisa menjadi stimulus bagi peningkatan perekonomian daerah. Makalah ini akan membahas bagaimana kilas ekonomi wilayah di Jawa Timur, dengan secara khusus mengulas mengenai peran PT. Semen Gresik dalam ekonomi wilayah di Jawa Timur. Pada bagian akhir, makalah ini juga memberikan solusi dan saran atas analisis kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh PT. Semen Gresik Tbk dalam perannya mengisi ekonomi wilayah Jawa Timur.

 Identifikasi masalah

1. Kilas Ekonomi Wilayah Jawa Timur
2. Bagaimana peran PT Semen Gresik Tbk dalam ekonomi wilayah jawa timur ?
3. Apa kelemahan, tantangan, peluang, saran, dan solusi yang dihadapi PT Semen Gresik Tbk dalam menghadapi ekonomi wilayah ?

Pembahasan

Kilas Ekonomi Wilayah Jawa Timur

Ekonomi Jawa Timur kembali mencatatkan peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,19% (yoy) menjadi 7,21%. Level pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan ini juga masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang justru mengalami perlambatan dari 6,50% (yoy) menjadi 6,40%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, dimana DKI Jakarta tumbuh sebesar 6,7% (yoy), Jawa Barat 6,41%, Jawa Tengah 6,10%, Banten 5,46% dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,23%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong utamanya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang secara berurutan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 4,44% (yoy) dan 2,22%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada variabel investasi (12,11% - yoy), dan konsumsi rumah tangga 6,40%. Pertumbuhan investasi Jatim meningkat signifikan, utamanya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai 1135% (yoy). Sementara itu, konsumsi masyarakat pada triwulan II-2012 mengalami peningkatan yang dipicu oleh tibanya libur sekolah, kegiatan festival shopping di beberapa kab/kota di Jatim dan cairnya gaji ketiga belas Pegawai Negeri Sipil (PNS).[2]

Sumber :

Kajian Ekonomi Regional Wilayah Bagian Jawa Timur Triwulan II – 2012

[1] http://suarakomunitas.net/baca/28162/semen-gresik-komitmen-berdayakan-ekonomi-lokal/

[2] Kajian Ekonomi Regional Jawa Timur Triwulan II – 2012. Bank Indonesia

Sekian dulu  pembahasannya
untuk versi lengkap atau
makalah versi lain
silakan request aja
Diana - o85868o39oo9
Ditunggu ordernya Gan!!
Thanks

REVIEW JURNAL - RELIGION IN WORKPLACE

AGAMA DI TEMPAT KERJA : 

KONTROVERSI SALIB PADA BRITISH AIRWAYS

Richard Ivey School of Business-The University of Western Ontario

LATAR BELAKANG

 Pada tanggal 20 September 2006, Nadia Eweida bekerja seperti biasa di terminal check-in Trayek Udara BA (British Airways) di Terminal 5 Airport Heathrow London. Tidak lama setelah itu, anggota staff  memberitahukannya untuk membuang atau menyembunyikan anting-anting perak salib kecil yang menunjukkan keyakinan Kristennya. Saat dia menolak, dia dirumahkan dan dianjurkan untuk tidak perlu bekerja sampai dia bersedia untuk tunduk terhadap seragam perusahaan.

Pada tahun 2004, British Airways memperkenalkan kebijakan seragam baru yang melarang penggunaan simbol yang bukan seragam, termasuk simbol agama, kecuali yang diwajibkan oleh keyakinan/kepercayaan. Para karyawan yang diwajibkan oleh agama untuk memakai atribut tertentu dapat mempergunakannya sebagai pengecualian. Misalnya, karyawan Sikh dapat menggunakannya sebagai pengecualian untuk memakai ikat kepala.

Reaksi Media

Tidak lama setelah dia diskors dari pekerjaan, Eweida menghubungi media berita. Suatu waktu situasinya menjadi sangat menghebohkan, para kelompok agama di kedua pihak Atlantis menyalahkan British Airways karena menjadi anti-Kristen. Uskup Besar Cantebury, Lord George Carey, menjelaskan tindakan BA sebagai kasus diskriminasi agama yang jelas. “Saya yakin ini bukanlah pernyataan berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhans edang mengalami kesulitan khusus dalam periode dimana kebebasan dan hak berbeda sedang saling diuji.” Katanya.

Para sekularis terhina dengan respon uskup tersebut. “Gereja Inggris sekarang ditangan awak kapal evangelis pemarah yang ingin seperti sepupunya di Amerika dan Afrika, ingin menghentikan apapun untuk mendapatkan tujuan mereka,” tulis Terry Sanderson Masyarakat Sekuler Nasional. Sanderson, akan tetapi, berada dalam kelompok minoritas. ICM Research LTd., badan survei Kerajaan Inggris yang terkenal, menemukan bahwa 80 persen dari mereka yang telah mendengar tentang kontroversi mengatakan“tindakan-tindakan BA terkutuk.”. tidak lama setelah itu, Neil Robertson, eksekutif BA yang bertanggung jawab terhadap kebijakan seragam, mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.

Di tahun 2007, BA akhirnya tunduk pada tekanan publik dan mengumumkan membuang kebijakan seragamnya. Perusahaan juga menawarkan Eweida ganti rugi £8.500 dan mengijinkannya untuk kembali ke pekerjaan lamanya. Akan tetapi, Eweida merasa BA belum cukup menyelesaikannya dan memenuhi gugatan diskriminasi sebanyak £120.000 kerugian dan kehilangan gaji,” tunjangan yang ditolak BA untuk diselesaikan.

Perusahaan mempertahankan bahwa mereka memiliki hak untuk mengimplementasikan kebijakan seragam yang menolak penggunaan simbol-simbol keagamaannya. Menurut BA, fakta bahwa mereka telah menghilangkan kebijakan yang tidak relevan dengan kasus tersebut.

Pengadilan Pekerjaan

Langkah Eweida selanjutnya adalah pengadilan pekerjaan di Kerajaan Inggris, pengadilan pekerjaan adalah badan yang berhubungan dengan pengadilan yang mendengarkan perselisihan karyawan dan pemimpin. Walaupun pengadilan tersebut kurang formal dari pada b pengadilan, mereka memberikan fungsi sama seperti pengadilan.

Darren Sherborne, partner perusahaan hukum Rickerby memperingatkan kebijakan tidak fleksibel BA akan menjadi mahal meskipun BA memenangkan kasus tersebut. Mudah untuk “kehilangan jejak mengenai apa yang penting, dan untuk apa staff bekerja,” dia bilang. Para manajer perlu “berdiri kembali dan mengingatkan diri mereka mengenai alasan berada dalam bisnis dan tujuan berada di dalam bisnis.”

 Nadia Eweida memenangkan gugatannya dgn British Airways


Sekian dulu....

untuk versi lengkapnya

atau mau bikin review jurnal lain

sekalian dicariin jurnalnya

request saya aja

Diana - o85868o39oo9

Ditinggu ordernya....

Thanks

PAPER ETIKA BISNIS - PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PRITA VERSUS OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL

LATAR BELAKANG

Kasus Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni International yang berujung pada kasus pidana dan sempat disekapnya Ibu dua anak itu di penjara. Kasus ini berawal ketika Prita Mulyasari menuliskan keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni International yang tidak memuaskan melalui email ke kalangan taerbatas yang kemudian isi surat elektronik ini tersebar di berbagai macam forum dan milis. Rumah Sakit Omni Internasional bukannya menanggapi positif komplain tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan, justru bersikap arogan dengan melaporkan Prita ke kepolisian sebagai kasus pencemaran nama baik dan berakhir dengan ditangkapnya Prita.

Rumah Sakit Omni saat ini memperkarakan pasiennya, Prita Mulyasari, karena dianggap mencemarkan nama baik dengan menyampaikan keluhan melalui e-mail kepada teman-temannya. Prita kemudian ditahan karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata pihak rumah sakit dengan menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak rumah sakit sehingga harus membayar kerugian materiil sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian imateriil. Pada tanggal 13 Mei 2009 oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Prita dijerat dengan pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dinyatakan harus ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Pada tanggal 3 Juni 2009 Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang, dan status tahanan diubah menjadi tahanan kota. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009 Pengadilan Negeri Tangerang mencabut status tahanan kota.

Kasus penahanan yang menimpa Prita Mulyasari memunculkan gelombang protes serta dukungan dari para blogger, praktisi teknologi informasi, hukum, hingga para politisi, dan pejabat negara. Beberapa kalangan menilai Prita tidak layak ditahan serta hanya menjadi korban penyalahgunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komunitas di dunia maya pun menggalang solidaritas Koin Keadilan atau Koin untuk Prita sebagai bentuk simpati mereka terhadap Prita. Makalah ini berusaha membahas kasus Prita dari sudut pandang etika bisnis. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen yang seharusnya diterima oleh Prita sebagai konsumen dan apa peran YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen di Indonesia, serta apa implikasi dari gerakan  konsumen Koin untuk Prita?

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah bentuk hubungan produsen dan konsumen dari kasus Prita?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam yang seharusnya diterima oleh Prita sebagai konsumen?
3. Apa peran YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen di Indonesia?
4. Apa implikasi dari gerakan konsumen “Koin untuk Prita”?

PEMBAHASAN

Bentuk Hubungan Produsen dan Konsumen dari Kasus Prita

Dalam kasus Prita Mulyasari vs RS Omni Intl tampak sekali bahwa apa yang dilakukan RS Omni telah melanggar keseimbangan “Bargaining Position” atau “Posisi Tawar”. Hubungan antara Rumah Sakit dan Pasien seharusnya merupakan hubungan antara yang memberikan pelayanan dan yang dilayani. Rumah Sakit memberikan pelayanan lalu Pasien membayar sejumlah uang untuk pelayanan yang didapatnya. Jadi untuk hidup sebuah Rumah Sakit membutuhkan Pasien. Sangat jelas bahwa Pasien memegang bargaining position yang lebih tinggi daripada Rumah Sakit.

Institusi-institusi pelayanan dalam era kompetisi yang ketat sekarang ini berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Sebenarnya langkah RS Omni Intl untuk menuntut Prita terlihat ganjil, sepertinya RS Omni tidak paham hubungan antara sebuah Rumah Sakit dan Pasiennya. Ketika mendapati email Prita yang tersebar luas RS Omni seharusnya segera menghubungi Prita, mendengarkan komplainnya, dan memperbaiki pelayanannya bila memang ada kesalahan yang dilakukan RS Omni. Kalau memang RS Omni merasa tidak bersalah mereka bisa dengan baik-baik menjelaskan apa yang dikeluhkan Prita. Kemudian bila keluhan bisa diatasi, RS Omni bisa meminta Prita untuk membuat email tentang bagaimana profesionalnya RS Omni dalam menanggapi komplainnya. Bila ini dilakukan maka publik akan melihat bahwa RS Omni adalah Rumah Sakit yang profesional.

Perlindungan Konsumen yang Seharusnya Diterima oleh Prita sebagai konsumen

Kasus yang dialami Prita Mulyasari adalah salah satu contoh, ketika Prita sebagai konsumen mengadu, boro-boro mendapat ucapan terima kasih, tetapi justru dikriminalisasi, dituduh melakukan kejahatan karena telah mencemarkan nama baik RS Omni International. Dan sempat mendekam di jeruji besi.

Majelis kasasi MA dalam kasus Prita gagal memahami tentang arti pentingnya pengaduan, tidak saja bagi Prita selaku konsumen, tetapi juga bagi RS Omni International selaku pelaku usaha dan juga bagi Pemeritah (Kemetrian Kesehatan ) selaku regulator di bidang layanan kesehatan.

Bagi konsumen, pengaduan adalah simbul kebangkitan hak-hak konsumen. Salah satu hak fundamental konsumen adalah hak untuk didengar suaranya dimana didalamnya ada hak untuk menyampaikan keluhan / pengaduan kepada pelaku usaha ( pasal 4 huruf d UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ).

Tidak hanya UU Perlindungan Konsumen, sebagai pasien berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien juga punya hak untuk menyampaikan keluhan, termasuk hak untuk mengutarakan pengalaman negatif sebagai pasien di media massa.

Bagi rumah sakit selaku penyedia jasa, pengaduan juga sangat dibutuhkan dalam mendapatkan feedback dari konsumen, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya untuk selalu meng-improve kualitas layanan kepada konsumen.

Bagi Kementrian Kesehatan, pengaduan konsumen dapat dijadikan sebagai sarana kontrol atas layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Memang sudah ada pejabat Kementrian Kesehatan, namun mata konsumen jauh lebih banyak, sehingga partisipasi konsumen dalam melakukan pengawasan melalui pengaduan jauh lebih efektif.

Peran YLKI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Kasus Prita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  mengatakan kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) merupakan bentuk pembungkaman terhadap konsumen. Menurut YLKI, penulisan yang dilakukan Prita adalah suatu bentuk informasi mengenai pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui tentang hal itu. Seharusnya pihak rumah sakit Omni menerima `feed back` yang dilakukan oleh Prita dan melakukan pendekatan lebih secara kekeluargaan serta menggunakan hati nurani, bukan langsung dengan jalur hukum seperti yang telah dilakukan.

Tindakan Prita menulis keluhan melalui surat elektronik adalah legal dan dilindungi UU Perlindungan Konsumen. Apa yang dilakukan Prita adalah legal menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak dasar konsumen adalah hak mengadukan keluhan. E-mail yang dikirim Prita merupakan bentuk keluhan konsumen yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa dalam kasus ini peran YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen belum menunjukkan kinerja yang optimal. Pembelaan terhadap Prita hanya sampai pada konfirmasi dan penegasan lewat kata  - kata, tanpa ada tindak lanjut yang lebih jauh untuk membela Prita sebagai konsumen.

Implikasi dari Gerakan  Konsumen “Koin untuk Prita”

Koin Untuk Prita atau Koin Keadilan merupakan gerakan pengumpulan koin untuk Prita yang awalnya digagas oleh komunitas blogger kini mendapatkan respons yang besar dari berbagai kalangan masyarakat. Penggalangan dana yang dinamakan dengan Koin Peduli Prita itu kini telah menyebar ke berbagai wilayah yang bukan hanya di Jabodetabek, tapi hampir keberbagai daerah.

Koin Untuk Prita ini bertujuan untuk mengumpulkan dana sebanyak Rp 204 juta untuk membayar denda atas tuduhan pencemaran nama baik RS Omni Internasional seperti vonis yang sudah dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banten.

Seluruh lapisan masyarakat terus berduyun-duyun memberi dukungan kepada Prita Mulyasari untuk menjawab putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengharuskan ibu rumah tangga itu membayar denda Rp 204 juta. Tak terkecuali warga Facebook. Di situs jejaring sosial tersebut, Facebooker yang tercatat sudah tergabung dalam grup bernama 'Koin untuk Prita' itu sudah menembus angka 8.600 orang. Dalam penjelasan di halaman grup tersebut, kelompok simpatisan ini mengaku terbentuk bukan lantaran unsur politis. Grup ini semata-mata merupakan bentuk simpati terhadap Prita Mulyasari.

Kaitan Kasus Prita dengan Teori Etika

Setelah dianalisis, RS Omni International Hospital melanggar teori etika deontologi.  ”Deontologi” ( Deontology ) berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu : deon yang artinya adalah kewajiban. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Di sini kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik, karena dalam Teori Deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan.

Seharusnya, RS Omni sebagai lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada konsumennya memiliki kewajiban berbuat baik untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jujur kepada pasien, menanggapi keluhannya, memberikan pelayanan yang berkualitas, memberikan pelayanan medis yang baik, dan menanggapi keluhan pasien dengan baik. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Alih – alih memberikan tanggapan atas keluhan pasien, RS Omni justru menuduh Prita telah mencemarkan nama baik dan menyeret pasiennya ini ke meja hukum. Walaupun RS Omni memiliki tujuan yang dianggapnya baik, menyelamatkan “nama baik” perusahaannya dengan menindak melalui jalur hukum, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi kewajiban sebagai perbuatan yang baik.

Solusi

Situasi yang terlanjur krisis mendalam seperti ini memang sulit diatasi. Manajemen krisis harus dibangun secara strategis dan segera dijalankan. Dalam kondisi seperti saat ini, mestinya Omni langsung mengajukan perdamaian tanpa syarat, dan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rumah sakit, justru ini kesempatan OMNI untuk memperbaiki manajemennya. Namun untuk jangka pendek ini saran yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengubah pendekatan hukum menjadi pendekatan komunikasi. Tarik mundur kuasa hukum sebagai juru bicara perusahaan. Jika kuasa hukum yang selalu bicara ke publik, besar kemungkinan isinya soal benar atau salah, soal Prita melanggar hukum atau tidak, seperti yang selama ini termuat di berbagai media, baik online maupun media konvensional lain.

Padahal, opini publik bukan lagi soal salah benar, tetapi soal keadilan, kemanusiaan (ibu yang tidak dapat lagi menyusui anaknya karena dibui), soal suara konsumen yang diberangus melaui UU ITE, serta soal keangkuhan dan arogansi RS OMNI sebagai perusahaan terhadap keluhanpasiennya (pelanggan).

YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen di Indonesia pun seharusnya lebih dapat memperjuangkan nasib konsumen di Indonesia, bukan sekedar simbol lembaga semata agar konsumen yang telah mengeluarkan sejumlah rupiah dapat merasakan pengayoman dari lembaga yang berwenang ini.

REFERENSI

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/09/etika-bisnis-dalam-pemasaran-dan-perlindungan-konsumen/
 http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/saran-untuk-manajemen-rs-omni-tangerang/

 http://www.omnihealthcare.co.id/
 http://inilah.com/berita/politik/2009/06/10/114227/kejari-ngaku-dapat-voucher-gratis-rs-omni/
 http://www.rendymaulana.com/?s=prita
 http://suarapembaca.detik.com/read/2008/08/30/111736/997265/283/rs-omni-dapatkan-pasien-dari-hasil-lab-fiktif

 Paper ini cuma sampel aja
(emang belum lengkap)
Untuk versi lengkap atau
butuh paper judul lain
hubungi saya
Diana - o85868o39oo9
Ditunggu Ordernya Gann?
Thanks