Tampilkan postingan dengan label people relations. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label people relations. Tampilkan semua postingan

FILM SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PUBLIK



FILM SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PUBLIK

Diplomasi publik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi publik internasional untuk mencapai kepentingnan nasional suatu negara.  Diplomasi publik berkaitan dengan pembentukan citra suatu negara. Pelaksanaan diplomasi publik sendiri bertujuan untuk memelihara hubungan atau relasi antar negara. Dalam lingkungan internasional, diplomasi publik merupakan aktifitas komunikatif publik atau masyarakat domestik suatu negara kepada publik di negara yang berbeda. Diplomasi publik memiliki peran yang sangat penting yaitu sebaga alat untuk menjaga hubungan antar negara, dan menghindari timbulnya konflik antar negara (Rachmawati, 2017; Ma’mun, 2012).
Diplomasi publik dapat menjadi alat untuk mengukuhkan identitas diri sebuah negara atau yang disebut juga sebagai nation branding, karena diplomasi publik bisa digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dengan cara memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi publik luar negeri. Konsep diplomasi publik sendiri lebih kepada government to people relations (hubungan antar pemerintah dengan masyarakat sipil) dan people to people relations (hubungan antar masyarakat sipil dari negara yang berbeda). Maka dari itu, diplomasi publik disebut juga sebgai second track diplomacy yang merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh badan non pemerintah secara tidak resmi. Diplomasi publik ini bukanlah pengganti first track diplomacy (government to government relations), akan tetapi lebih ke membantu melancarkan proses diplomasi dari first track diplomacy dengan cara mendorong para diplomat utnuk menggunakan informasi penting yang didapatkan oleh badan pelaku dalam second track diplomacy(Ariance, 2017).
Salah satu metode yang digunakan dalam diplomasi publik adalah melalui media perfilman, yang dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Gagasan ini dikemukakan pertama kali oleh Kementrian Luar Negeri RI (Kemlu RI) pada tahun 2014 yang akhirnya menggelar Focus Group Dicussion (FGD). Diskusi yang diadakan di Kantor Kemlu RI mengambil tema film sebagai aset dan media diplomasi publik. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyebarkan citra baik negara melalui film (Tuwo, 2014).


Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω



Dasar yang melatarbelakangi film sebagai aset diplomasi adalah karena karena film memiliki nilai seni, kretifitas, dan turut serta berperan dalam membentuk citra negara. Film merupakan media yang dapat menggambarkan dan mempresentasikan karakter dan identitas masyarakat yang lebih bersahabat. Film sendiri merupakan salah satu unsur dalam soft power, maka dari itu film sudah tepat jika digunakan sebagai media diplomasi publik (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). Diplomasi Publik Kemlu RI pun menilai bahwa beberapa film Indonesia sudah bagus dan berkualitas (The Raid, Laskar Pelangi). Bahkan beberapa film Indonesia sudah sering di sejumlah festival film luar negeri, diputar ke beberapa perwakilan RI luar negeri, serta dijadikan souvenir untuk tamu negara. Dengan adanya FGD ini, Kemlu berharap agar para diplomat muda Indonesia tahu dan paham pentingnya film sebagai aset diplomasi publik negara (Tuwo, 2014).
Film merupakan media yang berfungsi sebagai sarana transmisi budaya masyarakat dan memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan dan nilai budaya. Film sendiri sering digunakan sebagai media untuk menggambarkan budaya dan nilai bangsa untuk membangun identitas nasional. Film juga mampu mengubah gagasan subyektif menjadi obyektif rasional karena film memberikan padangan dan pemikiran baru pada beberapa hal (Ariance, 2017).
Salah satu jenis film yang digunakan sebagai media diplomasi adalah fim kartun atau animasi. Keberhasilan Jepang menggunakan film animasi sebagai alat diplomasi akhirnya dicontoh leh negara lain. Bahkan ada negara yang memasukkan film animasi ke dalam tujuan industri kratif dan diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dibuat kebijakan khusus ini adalah agar film animasi yang diproduksi menggambarkan identitas negara tersebut dan dapat berkontribusi dalam pemahaman budaya negara tersebut seperti halnya kontribusi anime dalam pemahaman budaya Jepang (Ariance, 2017). 
Film sendiri merupakan salah satu unsur dalam soft power. Penggunaan soft power dalam diplomasi sendiri juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Pelaksanaan diplomasi publik di Indonesia sendiri mengalami perkembangan sejak dimulai pada tahun 2002. Saat ini kebijakan diplomasi publik berlandaskan pada budaya (Tamara, 2017)






Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Film dipilih sebagai media diplomasi publik karena film dapat menggambarkan dan mempresentasikan karakteristik dan identitas bangsa dengan lebih efisien dan dengan tampilan yang lebih bersahabat. Pemahaman isi pesan pun lebih mudah ditangkap karena mengandalkan fitur audio dan visual.

Daftar Pustaka



Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Ini hanya versi sampelnya saja yaa...
mau tau kelanjutannya?

TRUSTED !! Perlu dibantu tugas kuliahnya? Cari jastug? 
  • Sebutin order detailnya 
  • Estimasi (biaya & waktu)
  • Transfer DP 50%
  • Progress pengerjaan
  • Due Date hasilnya dikirim
  • Pelunasan 50%
Segera contact Paper Underground saja!
WA: 085 868O 39OO9 (langsung ke Owner)
Email: paper_underground@yahoo.com

Have great day, dear!
Thank you…