Tampilkan postingan dengan label CMI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CMI. Tampilkan semua postingan

KEPENTINGAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP INDONESIA DALAM HAL PEMBERIAN BANTUAN FINANSIAL: STUDI KASUS ASIAN MONETARY FUND (AMF)


KEPENTINGAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP INDONESIA DALAM HAL PEMBERIAN BANTUAN FINANSIAL: STUDI KASUS ASIAN MONETARY FUND (AMF)

PENDAHULUAN
Semenjak Jepang melepaskan diri dari isolasi yang didominasi oleh Amerika dalam dekade pertama setelah tahun 1945, hubungan ekonomi Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara berkembang pesat atas dasar program reparasi ekonomi. Dari berbagai negara tersebut Indonesia dapat dibilang merupakan partner yang paling penting bagi Jepang di wilayah tersebut karena cadangan minyak dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki Indonesia. Kemudian sekitar tahun 1997 terjadi krisis Asia yang menyebar dengan cepat yang memunculkan kekhawatiran di kalangan pemimpin-pemimpin di Asia, termasuk Jepang. Jepang kemudian mencetuskan ide untuk mendirikan Asian Monetary Fund (AMF) yang disebut-sebut sebagai versi Asia dari IMF. Akan tetapi karena penolakan dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat, IMF, banyak pemerintah Eropa, dan China, hal tersebut membuat Jepang kemudian menggugurkan rencana tersebut. Di tahun berikutnya Jepang kembali bergerak dengan meluncurkan Miyazawa Initiative dengan menggelontorkan dana milyaran dolar Amerika ke negara-negara Asia yang mengalami krisis, termasuk Indonesia (Katada, 2002).
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Jepang melakukan berbagai hal untuk dapat memberikan berbagai bantuan finansial kepada negara-negara di Asia, salah satunya kepada Indonesia. Dalam tulisan ini akan dikaji kepentingan politik luar negeri Jepang berkaitan dengan bantuan-bantuan finansial yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia tersebut. Secara lebih khusus, tulisan ini akan membahas berbagai insiden yang terjadi sekitar pengajuan proposal AMF.

PEMBAHASAN
Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia
Jepang melihat Asia sebagai suatu pasar yang signifikan dan terus berkembang dengan prospek pertumbuhan yang cerah. Banyak negara di wilayah tersebut berhasil melakukan transisi dari ekonomi substitusi-impor menjadi ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia meski sempat mengalami kemunduran karena krisis moneter 1997-98. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Populasi tersebut menunjukkan pasar asing yang lukratif jika pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. Sehingga, merupakan kepentingan Jepang untuk membimbing Indonesia menelusuri jalur menuju kesejahteraan tersebut sambil sekaligus memanfaatkan tingkat upah tenaga kerja yang rendah dan sumber daya alamnya yang melimpah (Stott, 2008).

Pemberian Bantuan Finansial Terhadap Indonesia
Indonesia merupakan penerima Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance/ODA) Jepang yang terbesar, mencerminkan ikatan diplomatik dan ekonomi yang kuat antara Jepang dan Indonesia. Pemerintah Jepang memulai program bantuan luar negeri setelah Perang Dunia II berakhir dalam bentuk pembayaran reparasi ke negara-negara yang menderita karena pendudukan militer Jepang selama masa perang. Dalam masa ini Jepang menginisiasi didirikannya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1966, serta mensponsori Southeast Asian Ministerial Conference on Economic Development (Bahri, 2010).

Pengajuan Proposal AMF oleh Jepang
Pada musim panas tahun 1997, sebagian besar Asia Timur dikejutkan oleh krisis mata uang dan keuangan yang tidak terduga dengan cakupan dan kedalaman yang lebih besar daripada krisis-krisis yang terjadi dari tahun 1930-an. Krisis ini pertama kali bermanifestasi sebagai krisis mata uang di mana baht Thailand dikepung oleh serangan spekulatif berdasarkan ekspektasi bahwa baht, yang dipatok dengan dolar AS, tidak akan mampu mempertahankan nilainya (Rapkin, 2001). Selain krisis yang melatar belakangi tersebut, memasuki abad ke-21 China dan Jepang semakin gencar memperebutkan pengaruh di wilayah ASEAN. Pada tahun 2000, China kemudian mencetuskan pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Disepakatinya ACFTA itu membuat Jepang berang. Dan dalam rangka menjaga stabilitas moneter di kawasan pasca-krisis keuangan Asia 1997, Jepang kemudian menggagas suatu dana moneter regional yang disebut Asian Monetary Fund (AMF) dan mengajukan diri sebagai donatur utamanya (Saputro, 2015). Kepentingan Jepang mendirikan AMF terletak pada keinginan untuk mempertahankan perkembangan ekonomi model ASIA melawan operasi bailout IMF di Thailand yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Karena itulah Jepang tidak memasukkan Amerika Serikat dalam rancangan AMF (Lee, 2006).

Tindak Lanjut yang Diimplementasikan Jepang
Meskipun AMF gagal dilaksanakan, di tahun berikutnya Jepang kembali bergerak dengan meluncurkan Miyazawa Initiative dengan menggelontorkan dana milyaran dolar Amerika ke negara-negara Asia yang mengalami krisis, termasuk Indonesia (Katada, 2002). Dana yang digelontorkan Miyazawa Plan sekitar USD30 Milyar. Indonesia mendapat sekitar USD2,4 Milyar yang digunakan dalam pendanaan dua program yaitu Health and Nutrition Sector Development Program dan Sector Program Loaan. Dalam beberapa tahun terakhir juga muncul gagasan apakah Chiang Mai initiative merupakan kelanjutan atau versi lain dari AMF. Gagasan AMF dihidupkan kembali ketika para menteri keuangan Cina, Jepang dan Korea Selatan, bersama dengan sepuluh anggota ASEAN sepakat pada 6 Mei 2000 di Chiang Mai, Thailand, untuk mendirikan sebuah sistem pengaturan pertukaran dalam kelompok negara tersebut (Park & Wang, 2005). CMI tidak memerlukan lembaga baru seperti AMF yang dulu diusulkan, dan CMI juga masih terkait erat dengan persyaratan IMF.

KESIMPULAN
Jepang melakukan berbagai hal untuk dapat memberikan berbagai bantuan finansial kepada negara-negara di Asia, salah satunya kepada Indonesia. Bantuan-bantuan tersebut berbentuk ODA maupun pengajuan proposal seperti proposal AMF. Tulisan ini mengkaji kepentingan politik luar negeri Jepang berkaitan dengan bantuan-bantuan finansial yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia tersebut. Secara lebih khusus, tulisan ini membahas berbagai insiden yang terjadi sekitar pengajuan proposal AMF. Meskipun AMF gagal dilaksanakan, di tahun berikutnya Jepang kembali bergerak dengan meluncurkan Miyazawa Initiative ke negara-negara Asia yang mengalami krisis, termasuk Indonesia.Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2002 Jepang melakukan reformasi kebijakan ODA yang mengakhiridominasi Jepang sebagai negara donor terbesar.



Ini hanya versi sampelnya saja ya...
Untuk file lengkap atau mau dibuatkan custom, silahkan PM kami ke

WA 085868039009
(Diana)

Happy order kakak ^^