KEAMANAN NEGARA
Sistem pertahanan dan keamanan
dalam lingkup negara harus difokuskan untuk menjamin keberlangsungan negara
dari ancaman-ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Terdapat dua
unsur utama untuk mendukung kepentingan keamanan, yaitu faktor software yang mencakup ideologi nasional
serta sistem politik, ekonomi dan sosial budaya, dan faktor hardware yang mencakup lembaga-lembaga
nasional seperti aparatur negara, Ormas, LSM serta partai politik. Selain itu,
terdapat faktor lain untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional yaitu
ketahanan pangan dan sumber daya energi (Mukhtar, 2011).
Konsep keamanan nasional sendiri
sudah bergeser dari yang awalnya terpusat pada negara menjadi terpusat pada
warga negara. Maka dari itulah keamanan
menjadi keamanan komprehensif dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama
antar aktor dan lembaga keamanan. Keamanan nasional menjadi kebutuhan dasar
untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan
kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang
dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan gagasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa keamanan nasional di negara demokrasi mencakup keamanan negara, keamanan
masyarakat serta keamanan manusia.
Fokus keamanan nasional tidak lagi
terbatas hanya pada keamanan teritorial, tetapi juga pada dimensi keamanan
manusia. Keamanan tidak lagi hanya melalui pendekatan militer tapi juga pendekatan
pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah dengan terbitnya kebijakan keamanan
nasional negara yang bertujuan untuk menganggulangi terorisme. Fokus melawan
terorisme bukan lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional
saja, tetapi juga melibatkan banyak lembaga keamanan dan institusi pemerintahan
lainnya. Fokus melawan terorisme ini juga membangun kerjasama lintas negara
dalam bentuk kerjasama keamanan yang dilakukan oleh hampir semua negara di
dunia.
Reformasi dalam keamanan nasional
ini mencakup dimensi keamanan dalam pengertian yang luas baik dalam bidang
militer maupun non militer dalam menyediakan keamanan bagi masyarakat. Sasaran reformasi
keamanan nasional ini adalah membentuk lembaga-lembaga keamanan baru dengan
fungsi yang beragam dan wewenang yang jelas dan komprehensif serta sistem
akuntabilitas publik dari peran institusi-institusi pertahanan dan keamanan. Fokusnya
adalah membangun sistem kontrol masyarakat pada peran dan dampak peran lembaga-lembaga
keamanan bagi kepentingan masyarakat.
Born dan Flupi (dalam Mukhtar, 2011) menyebutkan tiga konsep
reformasi sektor keamanan (security
sector reform) dalam sistem negara demokrasi. Pertama, reformasi sektor
keamanan menjadi media untuk menjamin stabilitas domestik dan internasional.
Kedua, reformasi sektor keamanan juga mendorong iklim ekonomi-politik, karena
di negara berkembang sering muncul konflik dan ancaman keamanan domestik yang
disebabkan oleh masuknya investasi asing. Maka dari itulah reformasi ini akan mendorong
berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatkan
demokratisasi dan membangun hubungan sipil militer yang harmonis.