MEDIA MASSA SEBAGAI RANAH PUBLIK

MEDIA MASSA SEBAGAI RANAH PUBLIK

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu sistem sekaligus ideologi politik telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara termasuk memberikan ruang bagi media massa yang bebas untuk menjalankan fungsi persnya. Salah satu konsep dari sistem negara yang yang demokrasi menurut Huntington ( dalam Poti, 2011), yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas, yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman (Poti, 2011).

B. Landasan Teori: Ruang Publik

            Ruang publik (Public sphere) adalah ruang antara pemerintah dan masyarakat di mana individu swasta menjalankan kontrol formal dan informal atas negara: kontrol formal melalui pemilihan pemerintah dan kontrol informal melalui tekanan masyarakat pendapat. Media sangat penting dalam proses ini. Mereka mendistribusikan informasi yang diperlukan bagi warga negara untuk membuat pilihan yang tepat pada waktu pemilihan; Mereka memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menyediakan forum debat independen; Dan mereka memungkinkan orang-orang untuk membentuk perilaku pemerintah dengan mengartikulasikan pandangan mereka  (Dahlgren, 1991).

C. Pembahasan: Media Massa dan Ranah Publik

1. Peran penting media yaitu sebagai sumber informasi dan penyediaan ruang publik untuk akses informasi

Menurut Mc Manus (1994, 114-115), terdapat tiga tahapan penting dalam proses produksi berita. Pertama, news discovery yakni upaya pencarian berita. Kedua, news selection, proses memilih berita yang akan diproduksi. Dalam tahap pemilihan berita ini ada tiga pertimbangan yang lazim digunakan, yakni : pertimbangan jurnalistik, pertimbangan pasar dan kompromi antara jurnalisme dan pasar. Pada pertimbangan jurnalistik yang digunakan adalah kode etik dasar dari jurnalisme yang disebut sebagian tanggung jawab sosial, bahwa informasi harus dapat memberdayakan publik melalui proses-proses demokratik, tidak untuk kepentingan perusahaan media (McManus, 1994).

Berita seharusnya mengorientasikan orang pada lingkungannya dan membantu mereka membuat keputusan. Pertimbangan pasar biasanya mengarahkan pemilihan berita pada isu atau kejadian yang menarik dengan rasio yang paling besar pada khalayak yang diinginkan dan lebih jauh lagi mendahulukan kepentingan pengiklan dan investor atau paling tidak meminimalisasi hal-hal yang justru dapat merugikan mereka (Triyono, Januari 2012). 

2. Contoh kasus terkait penggunaan media sebagai ranah publik

Lantas, seperti apa konkritnya ranah publik itu? Untuk memahami hal ini, mula-mula perlu dimengerti terlebih dahulu bahwa ranah publik versi mikro dapat ditemukan di antara anak-anak yang tinggal di lingkungan yang sama dan memiliki kesempatan untuk memainkan video game. Bagi orang dewasa, khususnya yang tidak memiliki anak, demam video game yang menjangkit mungkin terlihat seperti permainan yang membuang-buang waktu, namun bagi sebagian besar anak-anak yang memainkannya, khususnya pada jenjang usia 8-18 tahun, secara tidak sadar telah membentuk budaya bercerita di ruang-ruang kelas mereka, saling bergantian dan berbagi permainan, adalah ruang publik mikro (Webster, 2004).

Ini hanya sampel saja…

Mau tau versi lengkapnya?

Atau mau order (custom) sesuai request juga bisa

Silahkan WA/ Call ke o85868o39oo9 (Diana)

Ditunggu yaa.. Happy Order  :)

Legal Standing Pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Indonesia

Legal Standing Pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Indonesia

PENDAHULUAN

            Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Organisasi Masyatakat (Ormas) merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dengan demikian sebuah organisasi masyarakat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah memutuskan untuk membubarkan beberapa organisasi masyarakat yang dianggap dapat megancam keutuhan Indonesia sebagai Negara Pancasila.

Organisasi masyarakat atau yang disebut juga sebagai Ornas, semula keberadaaanya diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2017, namun pemerintah mengangap bahwa Undang-undang tersebut dinilai sudah tidak memadai dalam mencegah ideologi  ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, hingga akhirnya diadakan pembaruan, yaitu digantikan dengan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2017 tentang Ormas (organisasi masyarakat) (Setkab, 2017).

Dan yang menjadi sasaran utama Perpu baru tersebut adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yaitu organisasi masyarakat yang beraktivitas dibidang politik yang berideologi Islam berskala internasional, dan menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian seperti yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permanasalahnnya sebagi berikut:

1.      HTI (Hizbut Tahtir Indonesia)

2.      Legal standing pembubaran HTI di Indonesia

3.      Dampak pembubaran HTI terhadap stabilitas politik di Indonedia

PEMBAHASAN

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam Ideologis. Politik adalah aktivitasnya, dan Islam sebagai ideologinya. Hizbut Tahrir pertaman kali didirikan oleh al-Imam al-’Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tanggal 14 Maret 1953 M, nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nasab Syaikh Taqiyuddin bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina (Global Muslim, 2017).

Tujuan dari gerakan Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat. 

Sejarah Masuknya HTI ke Indonesia

Keberadaan HTI di Indonesia tercatat sudah ada sejak 1980-an. Kemudian pada 1990-an, HTI memperluas kegiatan ke masyarakat melalui kegiatan dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan. Sebagai partai politik, HTI mengatakan politik sebagai bagian dari kegiatan mereka dengan Islam sebagai ideologi. Asal mula terbentuknya HTI di Indonesia bermula ketika  pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. 

Legal Standing Pembubaran HTI

            HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1980-an, kini secara resmi telah di bubarkan. Berdasarkan berita-berita yag tersebar, terdapat setidaknya 5 point utama mengapa gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia akhirnya di dubarkan pada tanggal 9 Juli 2017 dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum.Berikut ini merupakan beberapa hal yang diubah dalam UU nomer 17 tahun 2013 yang akhirnya di ganti dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, sebagai dasar pembubaran HTI di Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017

Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Indonesia

            Keputusan pemerintah dalam hal pembubaran HTI yang secara resmi telah diumumkan pada tanggal 19 juli 2017, masih banyak mendapat pethatian oleh berbagai pihak. Sejak mulai beredarnya isu tentang akan diadakannya pembaruan kebijakan tentang Ormas, telah membuat guncangan di dalam maayarakat, yang kemungkinan adanya keretakan di dalam masyarakat tidak dapat dihindari, hingga mengakibatkan usaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil, juga terkena dampaknya dari isu tersebut.

Perpu  atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2017 tentang Ormas (organisasi masyarakat), dibuat karena undang-undang nomor 17 tahun 2013 dinilai sudah tidak memadai dalam mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 (Setkab, 2017). Akibat diresmikannya Perpu No 2 tahun 2017 ini, tampaknya menimbuklan banyak pro and krontra dari berbagai pihak dan tokoh masyarakat.

Ini hanya sampel saja…

Mau tau versi lengkapnya?

Atau mau order (custom) sesuai request juga bisa

Silahkan WA/ Call ke o85868o39oo9 (Diana)

Ditunggu yaa.. Happy Order J