Perkembangan Demokrasi, HAM Dan Studi Keamanan Di Negara Jepang
Pendahuluan
Demokrasi sebagai suatu sistem telah
dijadikan alternatif dalam berbagaitatanan aktivitas bermasyarakat dan
bernegara di beberapa Negara. Selain itu, dalam perkembangnnya, penerapan
demokrasi tidak bisa telepas kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan
keamanan. Sementara itu dalam kaitannya dengan keamanan maka dapat dikatakan
bahwa jika suatu demokrasi berjalan sesuai arah yang benar maka keamanan akan
kondusif, tapi jika demokrasi yang dilaksanakan cenderung mengarah ke tindak
anarkisme, berdasarkan kepentingan kelompok tertentu dan lain sebagainya maka
keamanan akan sulit didapatkan. Pertahanan suatu Negara akan kuat jika
rakyatnya bersatu dalam menghadapi serangan dari luar, baik itu berupa serangan
militer ataupun globalisasi.
Berkaitan dengan penjelasan yang telah
diuraiakan tersebut maka dalam makalah ini akan membahas tentang seperti apa
perkembangan demokrasi, HAM dan perkemban studi keamanan yang terjadi di Negara
Jepang, yang terangkum dalam dua rumusan masalah utama yaitu: 1) Bagaimana
Perkembangan HAM dan Demokrasi di Negara Jepang?; dan 2) Bagaimaman
perkembangan studi Keamanan di Negara Jepang?
Pembahasan
1.
Perkembangan HAM dan Demokrasi di Negara
Jepang
Secara garis besar periode perjuangan terbentuknya demokrasi adalah
dimualai pasca Restorasi Meiji, atau lebih tepatnya sekitas tahun 1868 hingga
tahun awal menjelang munculnya militerisme Jepang yaitu tahun 1931. Sementara
itu, periode perjuangan demokrasi selanjutnya, terjadi pada pada masa pasca
Jepang kalah perang tepatnya pada tahun 1945 hingga tahun 1951, dimana
demokrasi pada periode ini dipelopori bukan oleh pihak Jepang melainkan oleh
kekuatan dari luar yaitu tentara sekutu. Selanjutnya demokrasi di Jepang kini lebih dikenal dengan
sebutan The Parliamentary Democracy atau atau Kokkai (国会), dimana ini di tujukkan
dalam bentuk kerangka kerja konstitusional
pascaperang sesuai dengan masyarakat demokratis yang menyatakan ada tiga cabang
kekuasaan negara yang berbeda memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan
pemeriksaan yang jelas, dimana tidak satu pun dari mereka yang mampu
melaksanakan semua kekuatan negara secara independen, dimana Pusat
Konstitusi-nya adalah Kaisar yang berdaulat, sakral dan tidak dapat diganggu
gugat, juga dianggap sebagai kepala agama dari agama Negara, yaitu Shinto (Tamás, 2011) .
2.
Perkembangan Studi Keamanan di Negara
Jepang
Dalam
kaitannya dengan keamanan maka dapat dikatakan bahwa jika suatu demokrasi
berjalan sesuai arah yang benar maka akam menciptakan keamanan yang kondusif,
tapi jika demokrasi yang dilaksanakan cenderung mengarah ke tindak anarkisme,
yang berdasarkan kepentingan kelompok tertentu dan lain sebagainya, maka
keamanan akan sulit didapatkan. Berkaitan dengan hal ini, diketahui bahwa
dinamika perkembangan militer Jepang mengalami perkembangan yang sangat signifikan,
karena secara historis, terutama sebelum tahun 1945, Jepang adalah negara
dengan militer yang sangat kuat, namun sejak berakhirnya PD II Jepang tidak
memiliki kekuatan militer. Namun ketergantungan Jepang pada AS, justru menyebabkan
dunia internasional mengkritik Jepang, karena di satu sisi Jepang tidak
memberikan cukup kontribusi terhadap penjagaan stabilitas dan keamanan
internasional, namun di sisi lain Jepang menikmati dan mendapatkan berbagai
keuntungan yaitu terjaminnya keamanan jalur-jalur perdagangannya di berbagai
belahan dunia.
Kebijakan
baru terkait keamanan dari pendekatan militer bersifat soft power
serta mengenyampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer menjadi asertif
sebagai upaya collective self-defense. Perubahan kebijakan di sektor
keamanan tersebut terpaksa dilakukan akibat perkembangan isu keamanan di
wilayah Asia Timur, terutama dari negara Korea Utara dan China.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasna yang telah dilakukan maka
dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Negara Jepang dalam
bidang demokrasi, HAM, dan keamanan memiliki sejarah yang panjang. Demikrasi
sendiri muncul sudah sejak lama, yaitu runtuhnya pemerintahan Tokugawa dan
munculnya Restorasi Meiji pada kisaran tahun 1868, meskipun pada saat itu konsep
demokrasi yang memberikan kebebasan pada rakyatnya masih belum tercerminkan
secara menyeluruh. Kemudian keadaan ini berubah pasca berakhirnya Perang Dunia
II, dimana kekelahan Jepang terhadap AS dan sekutunya membuat Jepang harus
bertekuk lutut dan mengharuskan Jepang memenuhi kesepakatan-kesepakatan
tertentu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam.
Ini hanya versi sampelnya saja ya...
Untuk file lengkap atau mau dibuatkan custom, silahkan PM kami ke
WA 0882-9980-0026
(Diana)
Happy order kakak ^^