Perdagangan Senjata secara Ilegal di Uni Eropa

Perdagangan Senjata secara Ilegal di Uni Eropa

I.                   Pendahuluan

Perdagangan senjata secara konvensional merupakan fenomena yang terjadi dalam perkembangan dunia Internasional. Senjata menjadi komoditi yang menarik untuk diperdagangkan. Namun, perdagangan senjata secara ilegal kemudian menjadi masalah tersendiri karena pergerakan yang sulit dilacak. Hal ini kemudian menyebabkan keberlangsungan konflik senjata tetap berlanjut yang disebabkan karena aktor-aktor yang terlibat masig mendapatkan suplai persenjataan dari pemasok senjata terutama di wilayah-wilayah berkonflik. Bahaya dari adanya perdagangan senjata secara ilegal juga mempengaruh wilayah yang pada umumnya aman karena kepemilikan senjata secara ilegal dapat membahayakan warga sipil secara umum.

II.                Perdagangan Senjata Api Ilegal

Perdagangan senjata api sebagaimana didefinisikan dalam Protokol PBB yang menentang Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, mengacu pada “... impor, ekspor, akuisisi, penjualan, pengiriman, pergerakan atau transfer senjata api, bagian-bagiannya dan komponen dan amunisi ...” yang melintasi batas internal atau negara (UN General Assembly, 2001). Perdagangan senjata api secara ilegal ini juga merujuk pada pengalihan senjata api yang disengaja dari perdagangan legal ke perdagangan ilegal, tanpa melibatkan perpindahan barang melintasi batas fisik. Pabrikan gelap terkait erat dengan tindakan penyelundupan senjata api dan itu mencakup “pembuatan atau perakitan senjata api, bagian dan komponen senjata api atau amunisi” dari bagian yang diproduksi secara ilegal (UN General Assembly, 2001).

III.             Logistik Perdagangan Senjata Api Ilegal

Seperti yang disebutkan sebelumnya, senjata api yang diperdagangkan secara ilegal pada awalnya diproduksi dan didistribusikan secara legal. Secara logistik, pergerakan atau penjualan senjata antara saluran yang legal dan ilegal terjadi dengan berbagai cara (Tessman, 2009). Memahami bagaimana metode pengalihan senjata api dari saluran legal menjadi ke saluran ilegal merupakan hal yang penting untuk menangani masalah penjualan senjata api secara ilegal ini. Gambar 1. memberikan pola transfer senjata api ilegal.

IV.             Dark web: cara baru perdagangan senjata api ilegal

Poliferasi dan pergerakan senjata api secara ilegal di dalam dan di sekitar Eropa merupakan masalah yang kompleks. Meskipun terdapat regulasi yang telah dengan jelas mengatur jual beli dan kepemilikan senjata api, terdapat berbagai cara bagi pelaku perdagangan ilegal untuk dapat melakukan transaksi di Eropa. Salah satu cara yang mungkin digunakan adalah melalui jaringan gelap sebagaimana yang dilaporkan oleh laporan Komisi Eropa yang menyuarakan kekhawatiran mengenai bagian-bagian senjata api dan komponen yang diperdagangkan secara online dan dikirimkan melalui pesanan pos, atau layanan pengiriman ekspres (Paoli, 2017).

Terdapat dua jenis pasar yang ditemukan di dark web yang menawarkan senjata api dan produk-produk yang terkait yaitu sebagai berikut (Paoli, Aldridge, Ryan, & Warnes, 2017):

V.                Strategi Uni Eropa terhadap senjata api ilegal, senjata kecil dan senjata ringan (SALW)

Senjata api ilegal yang ada di tangan aktor yang tidak tepat dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan negara. Senjata api ilegal telah digunakan dalam beberapa serangan teroris di Eropa. Di lingkungan Uni Eropa banyak konflik dipicu oleh proliferasi senjata terlarang (European Union, 2018 ). Penanganan terhadap transaksi senjata api ilegal perlu mempertimbangkan dan melibatkan berbagai pihak seperti polisi, bea cukai, penjaga perbatasan, angkatan bersenjata, badan kontrol ekspor, produsen atau otoritas peradilan. Menangani perdagangan senjata ilegal secara efektif berarti bahwa pihak-pihak tersebut perlu saling bertukar informasi dan bekerja sama.

VI.             Kesimpulan

Perdagangan senjata api secara ilegal merupakan hal yang berbahaya karena senjata api tersebut dapat digunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab yang kemudian dapat membahayakan bagi warga sipil. Berdasarkan data yang ada, perdagangan senjata secara ilegal antar negara-negara di Uni Eropa termasuk kejadian yang banyak terjadi.

Ini hanya sampel saja yaa..

Untuk versi lengkapnya atau minta dibuatkan custom

silahkan WA ke 0882-9980-0026

Happy order kakak  :))

Kebijakan Luar Negeri Filipina pada Era Presiden Duterte

Kebijakan Luar Negeri Filipina pada Era Presiden Duterte

A.    Pendahuluan

Negara yang merdeka dan berdaulat menjalankan kebijakan politik luar negerinya dalam dunia internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara menunjukkan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk dapat memperjuangkan kepentingan nasional negara dengan tepat. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintahan yang berkuasa dalam negara tersebut. Filipina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga memiliki peran aktif dalam politik internasional melalui politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina juga masih memiliki keterkaitan dengan sejarah panjang negara Filipina sejak awal. Filipina yang pernah berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, masih membawa pengaruh nilai-nilai Amerika Serikat yang tertanam. Bahkan, kerja sama antara Amerika Serikat dengan Filipina pun dinilai sangat baik yang ditunjukkan dengan mengizinkan tentara Amerika Serikat untuk mempunyai pangkalan dan melakukan pelatihan militer di wilayahnya, yaitu di Mindanao. Kecenderungan politik luar negeri Filipina pun tidak lepas dari kolonial Amerika Serikat (Putri, 2017).  

Pada Mei 2016 Rodrigo Duterte resmi menjadi Presiden Filipina ke-16 setelah memenangkan pemilihan umum Presiden. Di masa pemerintahan Presiden Duterte yang masih terbilang baru, Presiden Duterte sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai sangat kontroversial, seperti kebijakan Presiden Duterte untuk menembak mati para pengedar narkoba yang menolak untuk ditangkap. Kebijakan Duterte yang terbilang ekstrem ini mengundang perhatian dari berbagai pihak termasuk organisasi internasional tertinggi yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menilai bahwa kebijakan Presiden Duterte ini dinilai telah melanggar hukum internasional tentang HAM (Hak Asasi Manusia). PBB dan beberapa negara di DK-PBB (Dewan Keamanan PBB) meminta Presiden Duterte untuk menarik kebijakan tersebut karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional (Lubis, 2017).

B.     Pembahasan

1.      Kebijakan luar negeri Filipina terkait Laut Cina Selatan

a.      Hubungan Filipina dengan Cina

Konflik terkait Laut Cina Selatan mencakup kawasan Spratlys dan Scarbourogh dalam beberapa periode sejak 1970-an seolah dinilai telah menjadi pembentuk pola hubungan antara Filipina dengan Cina. Terkait permasalahan sengketa tersebut, isu terbaru adalah klaim 9 dash line oleh Cina pada tahun 2009 yang memulai memanasnya hubungan di antara kedua negara. Dalam klaim terbaru, Cina menetapkan wilayah lautan yang dimiliki mencakup seluruh bagian Laut Cina Selatan seperti yang tertera dalam peta resmi pada pemerintahan Kuomintang tahun 1947 dan masa awal pemerintahan Cina tahun 1949. Bagi Filipina dan Cina, Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis tersendiri yang kemudian mendasari sengketa perebutan wilayah beserta dengan negara pengklaim lainnya. Laut Cina Selatan dianggap sebagai salah satu laut terpenting seiring dengan peranannya sebagai penghubung perdagangan dunia serta kekayaan alam di dalamnnya. Sejak awal permasalahan ini muncul, secara konsisten Pemerintah Filipina melakukan perimbangan dalam mengatasi ancaman Cina terutama melalui Amerika Serikat dan ASEAN sebagai aliansi utama (Numadi, 2018).

b.      Dasar dan tujuan kebijakan luar negeri Filipina terkait Laut Cina Selatan di era Presiden Duterte

Terdapat pergeseran pendekatan strategi yang signifikan terhadap Cina pada era pemerintahan Presiden Duterte. Secara umum, Amerika Serikat masih menjadi sekutu terdekat Filipina, dan di sisi lain, Cina masih dipandang sebagai ancaman. Namun di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, kebijakan luar negeri Filipina mengalami pergeseran yang signifikan yang dapat dilihat dari pernyataan Presiden Duterte yang mengatakan berpisah dengan Amerika Serikat saat berkunjung ke Beijing bulan Oktober 2016. Kunjungan Presiden Duterte ke Beijing tersebut menghasilkan Joint Statement yang secara umum menggambarkan hubungan bersahabat kedua bangsa yang sudah terjalin sejak lama. Selain itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral, yang berdasar pada mutual respect, ketulusan, persamaan derajat, serta mutual benefit. Terkait isu Laut Cina Selatan, kedua negara sepakat bahwa sengketa di Laut Cina Selatan tidak menunjukkan hubungan Filipina-Cina secara keseluruhan. Hubungan antara Filipina dengan Cina menjadi erat yang dapat dilihat dari kesediaan dan keterbukaan Presiden Duterte terhadap kerjasama militer dengan Cina di perairan Sulu. Hal itu disampaikan Duterte setelah mengunjungi dua kapal perang Cina di pelabuhan Kota Davao untuk keperluan kunjungan. Presiden Duterte mengatakan, tujuannya berkunjung dan menyambut kapal perang China tersebut adalah untuk menunjukkan niat baik dari Filipina serta meningkatkan confidence-building di antara kedua negara. Selain China, Presiden Duterte juga membuka ruang kepada Rusia untuk bergabung dalam latihan militer gabungan di Laut Sulu, sebagai wujud kebijakan luar negeri Filipina yang independen (Ikanang, 2017)

2.      Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional narkoba

a.      Permasalahan narkoba di Filipina

Dalam kasus peredaran narkoba, awalnya negara-negara di Asia Tenggara hanya dijadikan negara transit narkoba yang berasal dari dan ke berbagai belahan dunia lain. Akhirnya peredaran narkoba justru semakin meluas di negara Asia Tenggara dengan adanya jenis-jenis narkoba yang semakin bervariasi. Pada awal tahun 1990-an Filipina hanya menjadi titik transit utama narkoba, namun di akhir tahun 1990-an telah menjadi salah satu produsen dan eksportir terbesar narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga permasalahan narkoba di Filipina menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan upaya penanganan yang serius. Filipina telah menjadi salah satu negara dunia yang mengalami masalah perdagangan narkoba yang serius. Menurut International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) perdagangan narkoba secara ilegal terus menimbulkan ancaman nasional yang serius, terutama dalam pemilihan umum nasional di Filipina. Hal ini dikarenakan narko-politik telah menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan, yang berdasarkan pada laporan departemen luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa perdagangan narkoba dapat mempengaruhi hasil pemilu di Filipina karena banyak politisi Filipina masuk dalam dunia narkoba berdasarkan pernyataan Drug Enforcement Agency Filipina (Bahaduri, 2017; Maulidya, 2019).

b.      Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional narkoba di era Presiden Duterte

Implementasi War on Drugs tidak lepas dari berkembangnya persoalan narkotika dan obat bius yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan di Filipina. Pihak-pihak yang terlibat dalam War on Drugs ternyata tidak hanya dari pemerintah atau masyarakat, namun juga kelompok yang selama ini dikategorikan dalam organisasi teroris, yaitu MLF (Moro Liberation Front) dan MILF(Moro Islamic Liberation Front. Hal ini justru menunjukkan prestasi kemampuan Presiden Duterte dalam membangun konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak lawan untuk mewujudkan kepentingan bersama, yaitu Filipina yang bebas dari narkotika dan obat bius. Langkah Duterte dalam mengikutsertakan CPP (Communist Party of Philippines),  MLF dan MILF dikarenakan dalam lembaga pemerintah kekurangan personel dan sumber daya manusia, serta penguasaan medan, dimana sebagian kasus-kasus peredaran narkotika dan obat bius terjadi di wilayah pedalaman. Dan bagi organisasi terroris, dengan adanya kebijakan War on Drugs dan karena adanya pertimbangan ideologis yang menganggap narkotika dan obat bius merupakan benda haram yang dilarang oleh agama, serta adanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Filipina berupa uang ataupun inisiatif untuk dapat bergabung angkatan bersanjata nasional Filipina (Bahaduri, 2017).

C.    Kesimpulan

Di masa pemerintahan Presiden Duterte yang masih terbilang baru, Presiden Duterte sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai sangat kontroversial, seperti kebijakan Presiden Duterte untuk menembak mati para pengedar narkoba yang menolak untuk ditangkap serta mengubah haluan kebijakan luar negeri Filipina yang tadinya anti Cina menjadi mitra kerja sama yang baik dengan Cina.