Tampilkan postingan dengan label paper HI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label paper HI. Tampilkan semua postingan

Dampak Pengunduran Diri Perdana Menteri Inggris Theresa May Terhadap Hubungan Luar Negeri Inggris



Dampak Pengunduran Diri Perdana Menteri Inggris Theresa May
 Terhadap Hubungan Luar Negeri Inggris

A.    Pendahuluan
Sejak bergabung dengan Uni Eropa, tentunya membuat Inggris harus melakukan penyesuaian terhadp kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Uni Eropa. Selama menjadi anggota Uni Eropa tersebut, Inggris mendapat berbagai keuntungan, seperti penghapusan hambatan perdagangan, juga kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor di kawasan Eropa. Meskipun demikian, keuntungan tersebut tidak mendapat persetujuan dari  semua pihak yang berkepentingan di Inggris. Selain itu, Inggris juga mendapat kerugian dari kebijakan-kebijakan Uni Eropa tersebut, salah satunya adalah permasalahan imigran. Inggris merasa bahwa imigran di Inggris sudah melebihi batas yang seharusny. Permasalahan imigran tersebutlah menjadi salah satu alasan terbesar Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Hardi dan Virginia, 2018). 
Dalam hal ini, keputusan Inggris untuk dapat keluar dari Uni Eropa berakhir pada 29 Maret 2019 lalu. Namun sayangnya, RUU yang diajukan oleh PM Inggris, Theresa May, selalu ditolak oleh parlemen Inggris. RUU Brexit perlu disahkan menjadi Undang-undang (UU) agar proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa berjalan lancar
Akibat dari gagalnya untuk menghasilkan kesepatakan dalam mengantarkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tersebut membuat Perdana Menteri Inggris, Theresa May berencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Theresa May memutuskan untuk mengundurkan diri jabatan perdana menteri dan pemimpin Partai Konservatif pada 7 Juni 2019. Ia merasa bahwa merasa menyesal karena tidak mampu untuk mewujudkan Brexit dan merasa bahwa pemilihan perdana menteri yang baru merupakan langkah yang terbaik bagi Inggris. Pengunduran diri Theresa May tersebut tentunya membawa dampak bagi sejumlah aspek kehidupan di Inggris, termasuk hubungan luar negeri Inggris. Terkait dengan hal tersebut, makalah ini akan membahas tentang dampak dari pengunduran diri PM Inggris, Theresa May, terhadap hubungan luar negeri Inggris. 

B.     Pembahasan
1.      Hubungan Luar Negeri Masih Berjalan dengan Baik
Pengunduran diri Perdana Menteri Inggris, Theresa May, membawa dampak bagi sejumlah aspek kehidupan di Inggris, termasuk hubungan luar negeri Inggris. Hubungan luar negeri Inggris terhadap negara-negara lain pasca mundurnya Theresa May masih dapat dibilang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena mundurnya Theresa tersebut masih belum memberikan dampak bagi negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Inggris. Beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Inggris tersebut mengatakan bahwa hubungan antar kedua belah pihak masing akan tetap berlangsung dan berjalan dengan baik, seperti Indonesia dan Perancis.
2.      Penurunan Investasi dan Poundsterling
Akibat proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang tak kunjung usai membuat perusahaan-perusahaan yang berada di Inggris menanggung beban dari gejolak pasar selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Brexit juga membuat investasi di Inggris akan terusmelemah bahkan dapat menjadi lebih buruk hingga ekonomi dapat kembali pulih. Perlambatan perekonomian Inggris tentunya akan berdampak terhadap kinerja perekonomian secara global, mengingat Inggris merupakan ekonomi terbesar ke-5 dunia. Hal tersebut juga menyebabkan nilai perdagangan bilateral dan jumlah investasi asing di beberapa negara yang bekerja sama dengan Inggris juga mengalami penurunan yang cukup drastis (Ali, 2018). 

C.    Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris, Theresa May, diakibatkan karena permasalahan Brexit yang tidak kunjung selesai.



Artikel ini adalah versi sampel saja.
Untuk versi lengkap atau
bisa juga tugas custom, based on request
silahkan WA ke 085-8680-39009 (Diana)
Ditunggu ordernya kakak :))

FILM SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PUBLIK



FILM SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PUBLIK

Diplomasi publik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi publik internasional untuk mencapai kepentingnan nasional suatu negara.  Diplomasi publik berkaitan dengan pembentukan citra suatu negara. Pelaksanaan diplomasi publik sendiri bertujuan untuk memelihara hubungan atau relasi antar negara. Dalam lingkungan internasional, diplomasi publik merupakan aktifitas komunikatif publik atau masyarakat domestik suatu negara kepada publik di negara yang berbeda. Diplomasi publik memiliki peran yang sangat penting yaitu sebaga alat untuk menjaga hubungan antar negara, dan menghindari timbulnya konflik antar negara (Rachmawati, 2017; Ma’mun, 2012).
Diplomasi publik dapat menjadi alat untuk mengukuhkan identitas diri sebuah negara atau yang disebut juga sebagai nation branding, karena diplomasi publik bisa digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dengan cara memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi publik luar negeri. Konsep diplomasi publik sendiri lebih kepada government to people relations (hubungan antar pemerintah dengan masyarakat sipil) dan people to people relations (hubungan antar masyarakat sipil dari negara yang berbeda). Maka dari itu, diplomasi publik disebut juga sebgai second track diplomacy yang merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh badan non pemerintah secara tidak resmi. Diplomasi publik ini bukanlah pengganti first track diplomacy (government to government relations), akan tetapi lebih ke membantu melancarkan proses diplomasi dari first track diplomacy dengan cara mendorong para diplomat utnuk menggunakan informasi penting yang didapatkan oleh badan pelaku dalam second track diplomacy(Ariance, 2017).
Salah satu metode yang digunakan dalam diplomasi publik adalah melalui media perfilman, yang dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Gagasan ini dikemukakan pertama kali oleh Kementrian Luar Negeri RI (Kemlu RI) pada tahun 2014 yang akhirnya menggelar Focus Group Dicussion (FGD). Diskusi yang diadakan di Kantor Kemlu RI mengambil tema film sebagai aset dan media diplomasi publik. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyebarkan citra baik negara melalui film (Tuwo, 2014).


Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω



Dasar yang melatarbelakangi film sebagai aset diplomasi adalah karena karena film memiliki nilai seni, kretifitas, dan turut serta berperan dalam membentuk citra negara. Film merupakan media yang dapat menggambarkan dan mempresentasikan karakter dan identitas masyarakat yang lebih bersahabat. Film sendiri merupakan salah satu unsur dalam soft power, maka dari itu film sudah tepat jika digunakan sebagai media diplomasi publik (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). Diplomasi Publik Kemlu RI pun menilai bahwa beberapa film Indonesia sudah bagus dan berkualitas (The Raid, Laskar Pelangi). Bahkan beberapa film Indonesia sudah sering di sejumlah festival film luar negeri, diputar ke beberapa perwakilan RI luar negeri, serta dijadikan souvenir untuk tamu negara. Dengan adanya FGD ini, Kemlu berharap agar para diplomat muda Indonesia tahu dan paham pentingnya film sebagai aset diplomasi publik negara (Tuwo, 2014).
Film merupakan media yang berfungsi sebagai sarana transmisi budaya masyarakat dan memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan dan nilai budaya. Film sendiri sering digunakan sebagai media untuk menggambarkan budaya dan nilai bangsa untuk membangun identitas nasional. Film juga mampu mengubah gagasan subyektif menjadi obyektif rasional karena film memberikan padangan dan pemikiran baru pada beberapa hal (Ariance, 2017).
Salah satu jenis film yang digunakan sebagai media diplomasi adalah fim kartun atau animasi. Keberhasilan Jepang menggunakan film animasi sebagai alat diplomasi akhirnya dicontoh leh negara lain. Bahkan ada negara yang memasukkan film animasi ke dalam tujuan industri kratif dan diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dibuat kebijakan khusus ini adalah agar film animasi yang diproduksi menggambarkan identitas negara tersebut dan dapat berkontribusi dalam pemahaman budaya negara tersebut seperti halnya kontribusi anime dalam pemahaman budaya Jepang (Ariance, 2017). 
Film sendiri merupakan salah satu unsur dalam soft power. Penggunaan soft power dalam diplomasi sendiri juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Pelaksanaan diplomasi publik di Indonesia sendiri mengalami perkembangan sejak dimulai pada tahun 2002. Saat ini kebijakan diplomasi publik berlandaskan pada budaya (Tamara, 2017)






Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Film dipilih sebagai media diplomasi publik karena film dapat menggambarkan dan mempresentasikan karakteristik dan identitas bangsa dengan lebih efisien dan dengan tampilan yang lebih bersahabat. Pemahaman isi pesan pun lebih mudah ditangkap karena mengandalkan fitur audio dan visual.

Daftar Pustaka



Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Ini hanya versi sampelnya saja yaa...
mau tau kelanjutannya?

TRUSTED !! Perlu dibantu tugas kuliahnya? Cari jastug? 
  • Sebutin order detailnya 
  • Estimasi (biaya & waktu)
  • Transfer DP 50%
  • Progress pengerjaan
  • Due Date hasilnya dikirim
  • Pelunasan 50%
Segera contact Paper Underground saja!
WA: 085 868O 39OO9 (langsung ke Owner)
Email: paper_underground@yahoo.com

Have great day, dear!
Thank you…